KOALISI = Politik Transaksional

Pemilihan Presiden (Pilpres) akan digelar beberapa bulan lagi. Sampai saat ini bursa capres baru menghasilkan dua nama. Belum ada pilihan yang lain. Bahkan dua nama itupun masih belum memastikan nama cawapresnya. Saya melihat setiap partai masih menunggu aksi partai lain. Ada yang menarik ketika ada salah satu capres yang mengatakan bahwa a kabinet yang dibentuk jika terpilih nantinya tidak berdasarkan transaksional. Artinya pemasangan nama-nama tidak terkait dengan partai koalisinya. Tapi pertanyaannya apakah itu mungkin?

Melihat peta persebaran pemilih yang hampir merata. Bahkan untuk partai papan menengah selisih tidak jauh bahkan partai pemenang tidak mampu menembus angka 20 %. Untuk mampu mengajukan capres-cawapres maka setiap partai wajib berkoalisi karena minimal butuh 25% suara. Nah inilah yang saat ini menjadi hal yang ramai dibicarakan. Karena tidak ada partai yang dominan maka koalisi menjadi kewajiban dan setiap partai memiliki posisi tawar yang sama. Konsekuensinya setiap partai yang berkoalisi harus memiliki kesepakatan-kesepakatan termasuk pembagian jatah menteri atau bahkan nama cawapres.

Hal ini sangat bisa dipahami dengan mudah. Ketika partai dengan ‘sukarela’ berkoalisi maka pastia da deal-deal di belakang. Sukarela artinya partai yang sudah punya nama capres akan suka ketika partai lain bergabung karena masih butuh suara. Dan juga harus rela menerima persayaratn yang diajukan oleh partai lain yang akan bergabung. Jika tidak mau mengikuti persyaratan maka bisa saja tidak jadi bergabung. Akibatnya adalah suara tidak mencukupi untuk mengajukan capres-cawapres. Kembali lagi hal ini karena tidak ada partai yang suaranya sangat dominan (setidaknya mencapai 30 %).

Maka dari itu, kiranya akan sulit bagi partai manapun untuk bergabung tanpa mengharapkan apapun. Saya termasuk yang sangsi dengan wacana kabinet profesional (bukan kabinet transaksional). Tapi apapun itu sebenarnya kabinet profesional masih bisa diwujudkan dengan syarat partai koalisi sepakat dengan ide ini atau opsi kedua partai mengkhianati kesepakatan bagi-bagi kekuasaan. Melihat kondisi perpolitikan Indonesia yang seperti ini rasanya sulit untuk mewujudkan kabinet profesional.

Advertisements

Mana “Sami’na wa atho’na” -mu?

Ketika akan memulai sholat jama’ah biasanya, imam meminta makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf sholat. Saya katakan ‘biasanya’ karena ada juga imam yang tidak melakukan hal demikian. Imam biasa mengucapkan “Showu shufufakum fi sholah”. Atau dengan bahasa Indonesia “ rapat dan luruskan shaf”. Dan makmum akan menjawab “Sami’na wa atho’na” yang artinya saya mendengar dan saya patuh.

Namun saya sempat menjumpai di beberapa masjid, ucapan jawaban makmum itu hanya sekedar di mulut saja. Artinya mereka mengatakan “Sami’na wa atho’na” tetapi sama sekali tidak ada tindakan yang dilakukan. Jarak antar kaki masih jarang, kelurusan juga tidak terjamin. Padahal yang penting adalah tindakannya. Apa guna kata-kata apabila itu tidak diikuti oleh tindakan? Atau jangan-jangan ucapan imam dan juga jawaban makmum hanya sekedar formalitas saja. Bukankah imam berkewajiban untuk mengatur makmum. Ketika imam sudah menyuruh meluruskan dan merapatkan tetapi makmum tidak juga mengatur dirinya, mungkin saja itu akan dikatakan kesalahan makmum. Apalagi ada juga imam yang tidak melihat makmum ketika menyuruh menata shaf. Jadi makmum akan mengikuti atau tidak bukan lagi urusan imam. Yang lebih parah, imam tidak menyuruh dan makmum juga berantakan. Dan ini masih banyak terjadi di masjid-masjid yang terletak di perkampungan. Entah apakah tidak ada pencerahan sehingga mereka tidak tahu ataukah memang mereka tidak terbiasa untuk menata diri.

Jadi sebuah PR bagi kita untuk memahamkan kepada masyarakat bagaimana menata shaf yang benar. Tidak mudah memang. Pengalaman membuktikan, sering kita sudah berniat merapatkan diri, eh orang yang kita dekati malah menggeser kakinya. Kita merapat lagi, dia semakin menjauh. Ada pula yang diminta baik-baik malah marah. Ada juga yang bilang imamnya cerewet gara-gara mengatur shaf. Dan masih banyak lagi respon masyarakat yang sebenarnya salah tapi kadang malah lucu. Tapi selucu apapun itu tetap kita wajib memberi pemahaman yang tepat. Setidaknya kita mengajak orang di kiri dan kanan kita. Dan semoga itu diikuti oleh jama’ah yang lain.