KOALISI = Politik Transaksional

Pemilihan Presiden (Pilpres) akan digelar beberapa bulan lagi. Sampai saat ini bursa capres baru menghasilkan dua nama. Belum ada pilihan yang lain. Bahkan dua nama itupun masih belum memastikan nama cawapresnya. Saya melihat setiap partai masih menunggu aksi partai lain. Ada yang menarik ketika ada salah satu capres yang mengatakan bahwa a kabinet yang dibentuk jika terpilih nantinya tidak berdasarkan transaksional. Artinya pemasangan nama-nama tidak terkait dengan partai koalisinya. Tapi pertanyaannya apakah itu mungkin?

Melihat peta persebaran pemilih yang hampir merata. Bahkan untuk partai papan menengah selisih tidak jauh bahkan partai pemenang tidak mampu menembus angka 20 %. Untuk mampu mengajukan capres-cawapres maka setiap partai wajib berkoalisi karena minimal butuh 25% suara. Nah inilah yang saat ini menjadi hal yang ramai dibicarakan. Karena tidak ada partai yang dominan maka koalisi menjadi kewajiban dan setiap partai memiliki posisi tawar yang sama. Konsekuensinya setiap partai yang berkoalisi harus memiliki kesepakatan-kesepakatan termasuk pembagian jatah menteri atau bahkan nama cawapres.

Hal ini sangat bisa dipahami dengan mudah. Ketika partai dengan ‘sukarela’ berkoalisi maka pastia da deal-deal di belakang. Sukarela artinya partai yang sudah punya nama capres akan suka ketika partai lain bergabung karena masih butuh suara. Dan juga harus rela menerima persayaratn yang diajukan oleh partai lain yang akan bergabung. Jika tidak mau mengikuti persyaratan maka bisa saja tidak jadi bergabung. Akibatnya adalah suara tidak mencukupi untuk mengajukan capres-cawapres. Kembali lagi hal ini karena tidak ada partai yang suaranya sangat dominan (setidaknya mencapai 30 %).

Maka dari itu, kiranya akan sulit bagi partai manapun untuk bergabung tanpa mengharapkan apapun. Saya termasuk yang sangsi dengan wacana kabinet profesional (bukan kabinet transaksional). Tapi apapun itu sebenarnya kabinet profesional masih bisa diwujudkan dengan syarat partai koalisi sepakat dengan ide ini atau opsi kedua partai mengkhianati kesepakatan bagi-bagi kekuasaan. Melihat kondisi perpolitikan Indonesia yang seperti ini rasanya sulit untuk mewujudkan kabinet profesional.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s