Beda Tugas Belajar dan Ijin Belajar

Bagi teman-teman yang berprofesi sebagai PNS, mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi butuh suatu perjuangan. Selain biaya, ijin dari atasan dan instansi menjadi hal yang tidak boleh dilupakan. Bahkan bagi penerima beasiswa sekalipun proses ijin tetap harus dilakukan. Kenapa harus melalui proses ijin? Karena dengan adanya ijin dari instansi maka proses pendidikan dinyatakan legal dan nantinya gelar bisa melekat dalam setiap urusan yang berkaitan dengan kedinasan. Misalnya penulisan nama dalam tim, surat tugas, kenaikan pangkat dan lain-lain. Tanpa ijin, maka gelar akademik yang dimiliki tidak boleh dilekatkan dalam hal yang berkaitan dengan kedinasan.

Sebagai contoh Abdullah, S.Si berprofesi sebagai PNS kemudian dia menempuh pendidikan S2 dan mendapat gelar M.Eng. Maka jika dalam menempuh pendidikan S2 dia telah mendapat ijin instansi maka dalam kedinasan boleh ditulis nama Abdullah, S.Si, M.Eng. Tetapi jika tanpa ijin maka nama Abdullah, S.Si, M.Eng tidak boleh digunakan dalam urusan kedinasan. Nama dan gelar S2 tersebut masih boleh digunakan tetapi di luar urusan kedinasan. Selain itu jika tanpa ijin maka kegiatan belajar selama S2 tidak boleh mengganggu atau mengambil jam kerja sehingga hanya bisa dilakukan perkuliahan sore-malam atau sabtu-minggu. Dan ini pasti akan sangat melelahkan di samping juga perguruan tinggi sekarang tidak lagi menyelenggarakan perkuliahan sabtu-minggu. Yang sore-malam juga sudah jarang.

Nah dalam urusan perijinan menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ada dua macam istilah yang kadang bingung memahaminya. Yaitu Tugas Belajar dan Ijin Belajar. Apa bedanya?

Jika kita mengajukan Tugas Belajar dan jika surat ijin itu turun maka secara otomatis kita dibebaskan dari seluruh kewajiban/ tugas kedinasan. Secara penuh kita diijinkan untuk fokus dalam menempuh pendidikan. Sehingga tidak ada lagi yang namanya beban mengerjakan tugas kantor atau mengajar bagi jabatan guru dan fungsional teknis. Namun demikian kita masih berhak mendapat gaji bulanan sebesar gaji pokok (tentu saja jika ada potongan bank juga ikut terpotong..hehehe..) sementara untuk tunjangan jabatan sementara dihentikan. Tugas Belajar ini biasanya diperlukan bagi mereka yang kuliah di luar kota maupun luar negeri dimana tidak memungkinkan untuk tetap tinggal di wilayah kedinasan. Atau juga kadang meski di dalam kota tetapi diminta oleh pihak Perguruan Tinggi untuk melampirkan surat Tugas Belajar.

Nah berbeda halnya dengan Ijin Belajar. Dengan surat Ijin Belajar maka sebenarnya tugas kedinasan masih melekat dan wajib dilaksanakan. Tetapi dengan catatan bila waktunya kuliah maka PNS bersangkutan diberikan ijin untuk meninggalkan tugas kedinasan. Sehingga Ijin Belajar hanya memungkinkan bagi PNS yang menjalani kuliah di kota dimana dia tinggal atau masih di wilayah yang relatif dekat dengan tempat dinas. Keuntungan surat Ijin Belajar adalah segala hak diterima secara penuh termasuk gaji dan tunjangan. Tetapi agaknya berat bagi penerima Ijin Belajar jika beban kuliah banyak sementara tugas dinas juga menumpuk.

Nah itu sekelumit tentang Tugas Belajar dan Ijin Belajar. Semoga Bermanfaat. Admin siap menerima tambahan informasi dan koreksi jika ada kesalahan.🙂

2 thoughts on “Beda Tugas Belajar dan Ijin Belajar

  1. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil, diatur sebagai berikut:
    Ketentuan Pemberian Tugas Belajar:

    Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja sekurang-urannya 2 (dua) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
    Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
    Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
    Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
    Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi;
    Usia maksimum 25 tahun untuk Program Diploma III dan Program Strata 1 (S1), usia 37 tahun untuk Program Strata II (S2) atau setara, dan usia 40 tahun untuk Program Strata III (S3) atau setara;
    Biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah, Pemerintah Negara lain, Badan Internasional, atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri;
    Program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan menteri yang membidangi pendidikan;
    Dalam memberikan tugas belajar, setiap instansi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan bidangnya;
    Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menutut penyesuaian ijasah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

    Ketentuan Pemberian Ijin Belajar:

    Pegawai Negeri Sipil sudah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
    Setiap unsur pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
    Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
    Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
    Bidang pendidikan yang dikuti harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan;
    Biaya pendidikan ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
    Program pendidikan di dalam negeri yang akan dikuti telah mendapat persetujuan menteri yang membidangi pendidikan;
    Pendidikan diikuti diluar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari;
    Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijasah kedalm pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

    Pemberian tugas belajar dan ijin belajar dilakukan oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya pejabat eselon II (dua).

    Saat ini ada kecenderungan mudahnya memperoleh gelar/ijasah, ada beberapa perguruan tinggi yang membuka kelas khusus/kelas jauh/kelas eksekutif/kelas sabtu-minggu, antara lain:

    Perguruan Tinggi Negeri pada awalnya menyelenggarakan pendidikan kelas reguler, pada perkembangannya menyelenggarakan kelas khusus/kelas jauh/kelas eksekutif
    Perguruan Tinggi Swasta yang telah mendapat ijin operasional pada awalnya menyelenggarakan kelas reguler, namun pada perkembangannya menyelengarakan kelas khusus/kelas jauh/kelas eksekutif/kelas sabtu-minggu.
    Perguruan Tinggi Swasta sejak didirikan memang telah menyelenggarakan kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif.

    Sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1506/D/T/2005 tanggal 16 Mei 2005, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, antara lain dinyatakan bahwa:

    Pendidikan jarak jauh yang diakui oleh pemerintah adalah yang hanya diselenggarakan oleh Universitas Terbuka.
    Kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif/kelas sabtu-minggu bukanlah terminologi resmi Departemen Pendidikan Nasional. Dengan demikian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tidak mengenal istilah kelas khusus/kelas jauh/kelas eksekutif/kelas sabtu-minggu, dan istilah tersebut hanya digunakan oleh perguruan tinggi dalam upaya menarik minat calon mahasiswa. Penyelenggaraan kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif/kelas sabtu-minggu tidak sesuai dengan kaidah dan norma pendidikan tinggi.

    Permasalahannya kemudian tertetak pada ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi tidak mencerminkan apakah perguruan tinggi dalam penyelenggaraannya secara regular atau kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif/kelas sabtu-minggu, sehingga menyulitkan penentuan civil effect dalam pembinan karier Pegawai Negeri Sipil karena semuanya mendapat perlakuan yang sama, bahkan yang jelas melanggar ketentuan Direrktorat Jenderal Pendidikan Tinggi juga mendapat pengakuan yang sama dengan peserta regular. Karena dalam prakteknya, ijin penyelenggaraan tersebut banyak yang tidak mencantumkan dalam ijasah, sehingga pengelola kepegawaian menemui kesulitan untuk mengidentifikasi ijasahnya sah atau tidak.

    Untuk menghindari terhadap ijasah yang tidak sah dan untuk memberikan keadilan bagi lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan melalui program reguler, harus menerapkan persyaratan dalam penetapan civil effectnya, yaitu ada jaminan dari pimpinan perguruan tinggi bahwa tidak ada kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif/kelas sabtu-minggu, dan apabila ternyata ada yang melakukan itu, maka penetapan civil effectnya harus dibatalkan.

    Kemudian surat edaran Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 595/D5.1/T/2007 tanggal 27 Pebruari 2007 yang ditujukan kepada seluruh Rektor Perguruan Tinggi Swasta dan Koordinator Kopertis Wilayah I-IX, mengenai Edaran Tentang Larangan Kelas Jauh/Kelas Sabtu-Minggu, antara lain disebutkan bahwa:

    Penyelenggaraan pendidikan kelas jauh/kelas sabtu minggu adalah melanggar norma, kaidah dan kepatutan akademik, dimana kualitas penyelenggaraan perkuliahan dan lulusannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
    Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sejak tahun 1997 telah melarang penyelenggaraan pendidikan model kelas jauh/kelas sabtu-minggu, karena tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan menetapkan bahwa ijasah yang dikeluarkan tidak sah dan tidak dapat digunakan untuk pengangkatan maupun pembinaan karier/penyetaraan bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan kata lain tidak mempunyai civil effect.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s